PNS ‘Nyinyir’ di Medsos, Pemerintah Harusnya Jangan Paranoid

19
PNS 'Nyinyir' di Medsos, Pemerintah Harusnya Jangan Paranoid
PNS ‘Nyinyir’ di Medsos, Pemerintah Harusnya Jangan Paranoid
Pengamat memperhitungkan larangan mengkritik- Pemerintah di ruang publik untuk Aparatur Sipil Negeri( ASN) alias Pegawai Negara Sipil( PNS) wujud paranoid negeri yang dapat melanggar kebebasan berkomentar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( PAN- RB), Syafruddin tegaskan ASN tidak boleh mengkritik di ruang publik. ASN yang melanggar terancam sanksi mulai dari teguran, penundaan peningkatan pangkat, penyusutan jabatan, sampai diberhentikan secara tidak hormat.

Beberapa ASN menyikapi bermacam- macam larangan Departemen Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( PAN- RB) buat tidak mengunggah ujaran kebencian ataupun mengkritik pemerintah di ruang publik.

Amanda- bukan nama sebenarnya- seorang PNS di Departemen Pembelajaran Serta Kebudayaan di Medan, Sumatera Utara mengaku merasa tidak aman lagi memakai media sosial pasca menerima pesan edaran itu kembali sebagian waktu terakhir.

” Jujur saja ya jadi merasa tidak aman, sebab memanglah aku ASN, tetapi aku kan pula masyarakat negeri. Serta kadangkala kita memiliki opini tentang apa yang terjalin di negeri ini. Tetapi dengan ketentuan ini, kita jadi susah, sebab kita enggak ketahui kan siapa yang baca artikel kita, nanti kita dapat saja dilaporkan,” tuturnya kepada ABC.

” Jika kemarin masih suka walaupun enggak kerap buat status tentang isu yang terjalin, tetapi saat ini aku lebih memilah apatis, ya sudahlah, terserah ingin gimana ini negeri.”

” Aku jadi tidak sering gunakan medsos lagi, sangat cuma buat amati obrolan di tim komunitas menulis yang aku simak. Tidak hanya itu gak, malas,” tuturnya.

Baca Juga : Jokowi Minta Maaf ke Para Menteri, Sering Ganggu Tengah Malam

Komentar senada diungkapkan Andhika, PNS di salah satu Departemen di Jakarta. Walaupun menyadari bagaikan ASN dirinya wajib melindungi integritas korps serta etika, tetapi ditengah budaya feodal yang masih kokoh, ketentuan ini berpotensi membungkam hak asasi ASN buat mengutarakan komentar.

” Jika mengutarakan kritik sepatutnya boleh dong, tetapi sebab masih kokoh budaya feodalisme, jadi jika bos ataupun pemerintah dikritik masih suka enggak baper. Jika mereka enggak suka kita dapat dimutasi ataupun diberhentikan, semacam yang saat ini lagi jadi sorotan,” kata ia.

” Jadi wajarlah jika begini situasinya, ASN jadi segan buat vokal serta kritis.”

Sementara itu baginya kritik ataupun masukan tercantum dari ASN itu berarti serta wajib dimaknai positif. Walaupun diakuinya memanglah banyak aplikasi berpendapat yang tidak membangun di medsos.

” Tetapi yang kerap terjalin saat ini orang suka enggak mikir jika ingin pendapat di medsos, asal” njeplak” saja serta lebih kerap wujudnya bullying bukan kritik yang membangun,” ucapnya.

Sedangkan, Retno, PNS di Dinas Pariwisata Lampung menyikapi dengan santai ketentuan itu.

” Kan aturannya memanglah menghalangi buat kita mengunggah hal- hal yang enggak baik, jika yang positif enggak dilarang kan. Aku tidak sangat hirau. Sebab aku cuma gunakan medsos buat posting aktivitas serta kegiatan aku saja,” ungkapnya

Larangan PNS nyinyir ataupun mengunggah serta menyebarkan pesan yang melanda ataupun mengkritik pemerintah di medsos sesungguhnya sudah diterbitkan semenjak Mei 2018 kemudian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( PAN- RB) lewat Tubuh Kepegawaian Negeri( BKN) merilis Pesan Edaran No 137 Tahun 2018 dalam menyebarkan data lewat media sosial( medsos).

Ketentuan ini jadi sorotan sehabis 7 anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) dicopot dari jabatannya serta dikenakan hukuman disiplin militer terpaut unggahan di media sosial soal insiden penusukan Menkopolhukam, Wiranto.

Belum lama 2 pegawai negara sipil( PNS) pula tersandung permasalahan yang sama. Terpaut perihal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi( PAN- RB), Syafruddin menegaskan ASN tidak boleh mengutarakan kritik di ruang publik.

” UU- nya begitu. Membagikan masukan, anjuran yang progresif, oke- oke saja. Tetapi bukan di ruang publik,” ucap Syafruddin yang pula mantan wakapolri itu kepada wartawan pada Selasa( 15/ 10), dikala menjawab permasalahan ASN yang ditangkap akibat unggahan terpaut penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Menyikapi perihal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute( PPPI) Ahmad Khoirul Umam berkata pemerintah semestinya tidak sangat paranoid dalam menyikapi dinamika di golongan PNS.

” ASN pula memiliki hak politik yang pula equal dengan masyarkat secara general, walaupun dengan catatan tidak dipungkiri dalam diri mereka menempel bukti diri jabatan publik. Serta disisi lain bagaimanapun pula kita tidak dapat memandang birokrasi bagaikan suatu sistem yang otonom yang lepas dari kepentingan.”

” Jadi walaupun secara birokrasi idealnya mereka memanglah netral dari faksionalisme serta kepentingan pihak manapun, tetapi sahabat di birokrasi senantiasa memiliki kebebasan bicara walaupun wajib sepadan.” tegasnya.

Peraih gelar Doktor Ilmu Politik dari University of Queensland, Australia ini memperhitungkan pemerintah butuh membuat mekanisme baru buat menanggulangi suatu komentar yang di informasikan ASN.

” Hendaknya diatur dalam ketentuan yang lebih detil, wajib dipertimbangkan ini masuk jenis berat ataupun tidak. Tidak butuh hingga setelah itu saklek ASN dilarang kasih like, posting, pendapat itu sangat paranoid. Jangan pakai cara- cara yang mendikte warga,”

” Terlebih hingga setelah itu dikira menghasilkan stabilitas yang diktatorship, serta itu dapat saja terjalin, perihal semacam itu secara demokrasi tidak mendidik.” Tambahnya.

Ahmad Khoirul Umam meningkatkan penindakan bisa jadi pas bila dicoba pada PNS di tingkat structural semacam mereka yang bekerja di Pemda ataupun departemen demi buat melindungi soliditas birokrasi serta administrasi. Tetapi pada golongan PNS di tingkat fungsional paling utama dosen serta periset pengekangan yang dicoba malah hendak mencederai hawa demokrasi.

” PNS fungsional paling utama dosen serta periset itu ialah bagian dari kekokohan sipil society yang dikira memiliki keahlian menganalisa yang leih mencukupi buat menguasai pertumbuhan demokrasi. Terlebih studi, dialog serta debat itu bagian dari kebebasan akademik yang wajib dilindungi. Jadi tidak boleh terdapat pengekangan.”

Menindaklanjuti pesan edaran tentang pemakaian media social oleh ASN, Tubuh Kepegawaian Nasional( BKN) pula mengimbau para atasan Pegawai Negara Sipil( PNS) buat memantau kegiatan anak buahnya di ranah digital dengan mem- follow account media sosial anak buahnya.

” Silakan follow anak buahnya di medsos. Kemudian awasi, pantau. Setelah itu tangkal ia. Jika melaksanakan suatu, beri peringatan,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dilansir dari kompas. com

” Tetapi jika tidak mengindahkan itu, silakan jatuhkan hukuman disiplin,” lanjut ia.

Merujuk pada PP 53 tahun 2010, bermacam- macam ancaman menanti PNS yang melanggar ketertiban, mulai dari hukuman ringan berbentuk teguran ringan, teguran tertulis, penundaan peningkatan pangkat, penyusutan jabatan, sampai pemberhentian tidak dengan hormat.

Informasi statistik terkini mencatat total jumlah ASN alias PNS di Indonesia per 31 Desember 2018 menggapai 4. 185. 503 pegawai.

Loyalitas PNS terhadap pemerintah serta negeri pula menuai sorotan pasca suatu survei oleh lembaga Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017 membuktikan 19, 4 persen PNS melaporkan tidak sepakat dengan Pancasila, serta lebih yakin dengan pandangan hidup khilafah.